1. Apa yang dimaksud dengan Industri ?
Industri berasal dari latin, Industria yaitu buruh atau tenaga kerja. Menurut KBBI, Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Sebutkan dan jelaskan :
a. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola :
-Industri Rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya : industri meakanan ringan, industri kerajinan, dll.
- Industri Negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik negara yang diknal dengan istilah BUMN, misalnya : industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, industri transportasi.
b. Klasifikasi industri berdasarkan proses industri :
- Industri Hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang yang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya : industri kayu lapis, industri alumunium, industri pemintalan dan industri baja.
- Industri Hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya : industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dll.
3. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sektor industri adalah persaingan, menurut anda bagaimana meningkatkan daya saing industri ?
Ada banyak cara atau program untuk meningkatkan daya saing industri, yaitu Peningkatan ketrampilan SDM industri beupa perbaikan iklim ketenagakerjaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan standarisasi produk industri berupa pembangun industri kecil dan menengah, peningkatan kapasitas infrastruktur, peningkatan nilai tambah industri berbasis SDA, penataan struktur indutri, dan lain sebagainya. Dengan adanya persaingan, maka perindustrian bisa meningkatkan daya saing industri mereka untuk kemajuan industri mereka di masa yang akan datang.
Sumber :
https://ghozaliq.com/2013/09/13/pengertian-industri-dan-perindustrian/
http://geografi-bumi.blogspot.co.id/2009/10/klasifikasi-industri.html
http://www.bappenas.go.id/files/1813/5763/0712/bab-18-peningkatan-daya-saing-industri-manufaktur.pdf
Waktu Googling : 29 April 2016
Thursday, April 28, 2016
TUGAS 5
1. Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran internasional ?
Neraca pembayaran internasional adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara.
2. Sebutkan 5 tujuan dan 5 fungsi neraca pembayaran internasional ?
- Tujuan :
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi disini termasuk ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran.
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal.
c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional.
d. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional.
e. Memberikan informasi kepada pemerintah sampai sejauh mana peranan hubungan ekonomi luar negeri terhadap perekonomian nasional.
- Fungsi :
a. Mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi (ekspor/impor, hubungan utang piutang, penanaman modal)
b. Mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal
c. Mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional
d. Mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional
e. Mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional
3. Menurut anda, Bagaimana jika terjadi hubungan perdagangan antar 2 negara yang tidak seimbang artinya suatun negara selalu mengalami surplus neraca perdagangan , negara satunya mengalami defisit transaksi perdagangan ?
Menurut saya dalam hubungan perdagangan akan ada defisit dan surplus. Dampak Neraca Pembayaran Surplus secara ekonomi pembayaran yang surplus akan berpengaru terhadap tingkat harga dalam negeri, yaitu mempengaruhi pengaruh inflator mendorong/ menjurus ke arah kenaikan harga (inflasi). Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan permintaan efektif. Dampak Neraca Pembayaran Defisit apabila neraca pembayaran suatu negara mengalami defisit, maka dampak yang akan terjadi sebagai berikut : Produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor, pendapatan negara sedikit sehingga utang negara bertambah besar, perusahaan banyak gulung tikar sehingga pengangguran meningkat akibat dari PHK. Dan pada akhirnya menjurus ke deflasi.
Sumber :
http://sulaimanilhmiana.blogspot.co.id/2013/04/neraca-pembayaran-internasional.html
https://khairunnisafathin.wordpress.com/2011/03/10/neraca-pembayaran/
https://yulindaa.wordpress.com/2012/06/01/neraca-perdagangan-internasional-tulisan-softskill-akuntansi-internasional/
Waktu Googling : Jum'at 29 April 2016
Wednesday, April 13, 2016
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
TUGAS SOSIOLOGI DAN POLITIK
“ PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)”
KELOMPOK 2 :
1.
Angelica
Savitrie J. (20215758)
2.
Arip Sulistiyo (21215012)
3.
Chintya Citra R. (27215860)
4.
Ervina Dwi R. (22215270)
5.
Laras Manjari (23215785)
6.
Masayu Nabila SA (24215059)
7.
Nur Raihana
Zahra (25215196)
A.
Pengertian CV
CV atau persekutuan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh
satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara
seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas
uang (geldshieter), dan diatur dalam KUHD.
CV merupakan permitraan yang terdiri atas satu atau
lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara
pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan, serta bertanggung jawab
hanya sebesar kontribusinya. Ciri utama CV adalah kehadiran mitra diam.
Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat
kuasa, Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan di dalam
anggaran dasar persekutuan. Didalam CV, hanya sekutu komplementer yang boleh
mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Maka pihak yang bertanggung jawab
kepada pihak ke tiga hanya sekutu komplementer.
B.
Struktur CV
|
JABATAN
|
JOB
DESCRIPTION
|
|
1. Direktur Utama
|
Bertugas
merencanakan, bertugas merencanakan, mengkoordinir, memimpin, dan mengawasi
seluruh kegiatan perusahaan, baik bersifat intern maupun ekstern untuk
keperluan perusahaan.
|
|
2. Wakil direktur
|
bertugas
merencanakan, mengkoordinir, memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada
di kantor cabang serta mempunyai wewenang mengambil keputusan, baik bersifat
intern maupun bersifat ekstern untuk keperluan perusahaan.
|
|
3. Sekretaris
|
bertugas
yang diperintahkan oleh pimpinan agar sekretaris dapat menyelesaikan suatu
permasalahan dengan menggunakan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang
sekretaris.
|
|
4. Administrasi
|
Bertugas
melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang menjadi tugasnya, dan
melaporkannya secara rutin kepada manajer yang jadi pimpinannya.
. Membuat laporan mingguan dan bulanan
dengan baik dan cermat, Staff administrasi sekaligus bertugas sebagai
bagian call center yang bertugas memberikan penerangan kepada konsumen,
mencatat semua pengaduan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang kemudian meneruskan selanjutnya ke bagian yang
berkepentingan, Memantau kegiatan staff administrasi cabang,
Memberikan informasi yang dibutuhkan, Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
inventaris barang yang ada dikantor
|
|
5. Project manager
|
Manajer
proyek bertanggung jawab untuk perencanaan , manajemen , koordinasi dan
kontrol keuangan dari proyek konstruksi .
Seorang
manajer proyek membutuhkan keterampilan organisasi dan komunikasi yang baik ,
karena tidak ada toleransi untuk melakukan kesalahan sedikitpun.
Proyek
manajer memastikan bahwa kebutuhan klien terpenuhi , proyek selesai tepat
waktu dan sesuai anggaran dan bahwa orang lain melakukan pekerjaan mereka
dengan baik .
|
|
6. Safety officer
|
Tugasnya
meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program keselamatan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
|
|
7. Pelaksanaan
|
Bertugas
sebagai bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan menjadi kewajibannya,
mempelajari gambar dan spesifikasi proyek, memberikan perintah kepada
pembantu pelaksana atau mandor dan melakukan persiapan lapangan termasuk
pengukuran.
|
SUMBER :
Biografi 7 Ahli Politik Indonesia dan Dunia
1. Surya Paloh
Surya Paloh lahir di Tanah Rencong, di daerah yang tak pernah dijajah Belanda. Ia besar di kota Pematang Siantar, Sumut di daerah yang memunculkan tokoh-tokoh brsar semacam TB. Simatupang, Adam Malik, Parada Harahap, A.M. Sipahutar, Harun Nasution. Ia menjadi pengusaha di kota Medan, daerah yang membesarkan tokoh PNI dan tokoh bisnis TD Pardede. Aktivitas politiknya yang menyebabkan Surya Paloh pindah ke Jakarta, menjadi anggota MPR dua periode. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia.
Sembari berdagang, Surya Paloh juga menekuni kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan
Fakultas Sosial Politik, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Di kota yang terkenal keras dan semrawut ini, keinginan berorganisasi yang sudah berkembang sejak dari kota Pematang tumbuh dalam dirinya. Situasi pada saat itu, memang mengarahkan mereka aktif dalam organisasi massa yang sama-sama menentang krbijakan salah dari pemerintahan orde lama. Surya Paloh menjadi salah seorang pemimpin Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan Pelajar pada Sekber Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Pimpinan PT-ABRI Sumut. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).
Kesadarannya bahwa dalam kegiatan politik harus ada uang sebagai biaya hidup dan biaya perjuangan, menyebabkan ia harus bekerja keras mencari uang, dengan mendirikan perusahaan atau menjual berbagai jenis jasa. Ia mendirikan perusahaan jasa boga, yang belakangan dikenal sebagai perusahaan catering terbesar di Inonesia. Keberhasilannya sebagai pengusaha jasa boga, menyebabkan ia lebih giat belajar menambah ilmu dan pengalaman, sekaligus meningkatkan aktivitasnya di organisasi. Menyusuri kesuksesan itu, ia melihat peluang di bidang usaha penerbitan pers. Surya Paloh mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas. Kemudian surat kabar yang ia buat divabut SIUPP-ny oleh pemerintah karena dianggap kurang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.
Karena dirinya tidak mau menyerah, akhirnya ia bekerja sama dengan Achmad Taufik untuk menghidupkan kembali Majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan Drs. T. Yously Syah mengelola koran Media Indonesia. Atas persetujuan Yously sebagai pemilik dan Pemrednya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke Gedung Prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti Almarhum prioritas. Kemudian ia mencari tantangan baru, masuk ke bisnis pers. Padahal bisnis pers adalah dunia yang tidak diketahuinya sebelum itu. Kewartawanan juga bukan profesinya, tetapi ia berani memasuki dunia ini, memasuki pasar yang kelihatannya sudah jenuh. Ia bersaing dengan Penerbit Gramedia Group yang dipimpin oleh Yakob Utama, wartawan senior. Ia berhadapan dengan Kartini Group yang sudah puluhan tahun memasuki bisnis penerbitan. Ia tidak segan pada Pos Kota Group yang diotaki Harmoko, mantan Menpen RI. Bahkan ia tidak takut pada Grafisi Group yang di back up oleh pengusaha terkenal Ir. Ciputra, bos Jaya Group. Kendati kondisi pasar pers begitu ramai dengan persaingan, Surya Paloh tak sedikitpun bergeming. Bahkan ia berani mempertaruhkan modal dalam jumlah relatif besar, dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang tak biasa dilakukan oleh pengusaha terdahulu. Dengan mencetak berwarna misalnya. Ia berani mengadapi resiko rugi atau bangkrut. Ia sangat kreatif dan inoivatif. Dan ia berhasil.
2. Prof. Dr. (H.C.) Miriam Budiardjo, MA
Prof. Dr.(H.C.) Miriam Budiardjo, MA lahir di Kediri tanggal 20 November 1923, dan wafat di RS Medistra, Jakarta akibat komplikasi pernafasan dan gagal ginjal. Beliau sempat beberapa kali dirawat inap di RSCM dan RS Medistra. Beliau dimakamkan Selasa 09 Januari 2007 pukul 10.00 di TPU Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu Miriam meninggalakn seorang putri, Gitayana Prasodjo dan dua cucu. Suaminya, Ali Budiardjo (mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan), wafat pada tahun 1999. Miriam Budiardjo adalah perempuan pertama yang pernah bertugas di New Delhi, India, dan Washington
DC, Amerika Serikat (AS).
Semasa hidupnya, beliau banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebelum penugasan pada perwakilan RI di New Delhi, India (1948-1950), dalam rangka perjuangan kemerdekaan, beliau diperbantukan pada Sekretariat Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville. Kemudian beliau ditempatkan di Kedubes RI di Washington DC (1950-1953) sebagai Sekretaris II sambil meneruskan studi pada Graduate School, Georgetown University, dengan memperoleh MA dalam Ilmu Politik pada tahun 1955 dan mengikuti kuliah di Harvard (1959-1961). Beliau pernah menjabat sebgai Pembantu Dekan I dan kemudian menjadi Dekan FISIP UI (1974-1979). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I Komnas HAM (1993-1998). Pada tahun 1999, beliau terpilih menjadi anggota Tim Sebelas (Tim Persiapan Komisi Pemilihan Umum) dan anggota Panwaslu. Hingga di usianya yang ke-81, beliau masih memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi antara lain Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dalam Jurusan Ilmu Politik (FISIP-UI).
Beberapa karyanya yang pernah diterbitkan diantaranya adalah Dasar-dasar Ilmu Politik; perkembangan Ilmu Politik di Indonesia; Demokrasi di Indonesia; Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat; Partisipasi dan Partai Politik; Masalah Kenegaraan; simposium Kapitalisme; Sosialisme dan Demokrasi; Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa; dan Teori –teori Politik Dewasa ini.
Ilmu Politik menurut Miriam Budiardjo adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik).
3. HOS Tjokroaminoto
HOS Tjokroaminoto lahir di Bakur, sebuah desa di Madiun, pada 16 Agustus 1882, Haji Oemar Said Tjokroaminoto sejatinya menyandang gelar Raden Mas kendati ia tidak pernah menyertakan embel-embel kebangsawanan ppada namanya. Ayahnya, RM Tjokroamiseno, pernah menjadi bupati Ponorogo. Neneknya juga seorang puteri agung Susuhunan II dari Kerajaan Surakarta. Bgitu pula isterinya, Raden Ajeng Soeharsikin yang berayahkan patih eakil bupati Ponorogo.
Tjokroaminoto adalah alumni Opleiding school voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang. Karena
Termasuk kaum bangsawan, Tjokro bisa mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yang mencetak pegawai-pegawai pemerintah kolonial itu. Lulus dari OSVIA, pada tahun 1902 Tjokroaminoto bekerja sebagai juru tulis di kesatuan pegawai administratif bumiputera di Ngawi.
Prestasi perdana Tjokroaminoto adalah ketika ia sukses menyelenggarakan vergadering SI yang pertama, yaitu pada 13 Januari 1913 di Surabaya. Rapat besar itu dihadiri sebanyak 15 cabang SI, 13 diantaranya adalah mewakili 80.000 orang anggotanya. Kongres pertama SI sendiri baru terlaksana dua bulan berikutnya, yaitu pada 25 Maret 1913 di Surakarta dimana Tjokroaminoto terpilih menjadi ketua CSI mendampingi Haji Samanhoedi. Dalam posisi wakil ketua inilah Tjokro mulai menanamkan pengaruhnya di kalangan pengurus dan massa SI.
Pemikiran Tjokroaminoto selamanya akan menjadi acuan yang bermanfaat. Tentang islam, sosialisme, politik, pemerintahan sendiri, nasionalisme, kmerdekaan, anti feodalisme, anti kapitalisme, penyadaran kebangsaan, bahkan segala penjuru kehidupannya memuat guna yang tak sedikit bagi terbentuknya bangsa Indonesia yang berdaulat penuh dan bangsa yang utuh.
Sebagai tokoh besar yang sangat berpengaruh, Tjokroaminoto tentu saja memiliki prinsip dan ideologi yang sangat kuat (meski beberapa pihak menyatakan bahwa Tjokroaminoto sempat memperlihatkan sifat bermuka dua, terutama pada awal periode kepemimpinan, ketika ia terlalu loyal pada pemerintah Belanda) dalam menjalankan aksi politiknya. Anggapan bahwa ia bermuka dua tida serta merta menghilangkan namanya dari aksi perjuangan memperoleh keadilan bagi pribumi dan rakyat kecil.
4. Abraham Lincoln
Ia dikenal sebagai Mantan presiden Amerika yang ke
16 yang menhapus perbudakan di Amerika. Ia menjabat sejak 4 Maret 1861 hingga ia dibunuh, namun ia sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Abraham Lincoln lahir di Kentucky, AS, dimana ayahny bekerja sebagai tukang kayu. Ia telah kehilangan ibunya sejak dini, kemudian ayahnya menikah lagi. Namun Lincoln dan saudara perempuannya sangat mencintai ibu tirinya itu. Lincoln cilik tumbuh menjadi pemuda jangkung dan tegap. Pakaiannya selalu tak pernah tampak pas. Lengan bajunya selalu terasa
Pendek dan celananya selalu menggantung diatas mata kaki. Bila diamati, sepertinya ia tak pantas menjadi orang besar di kemudian hari, yang ternyata terwujud.
Lincoln tidak mengikuti pendidikan pada umumnya, namun ia giat belajar membaca dan menulis sampai berhasil menjadi seorang pengacara. Meskipun kadang-kadang dia dianggap sebagai seorang ‘homo’ oleh para tetangga karena tingkah dan cara berpakaiannya, namun ia cukup supel kepada warga sekitar. Ini semata-mata karena ia memiliki rasa humor yang menonjol dan selalu membuat orang lain gembira. Cinta pertamanya jatuh kepada seorang wanita bernama Anne Rutledge, anak tetangga pemilik losmen dimana ia tinggal. Ayah Anne-lah yang menyarankan agar Lincoln terjun ke dunia politik.
5. Winston Churchill
Sir Winson Leonard Spencer Churchill lahir pada tanggal 30 November 1874 dan wafat pada tanggal 24 Januari 1965. Dia adalah tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya sewaktu Perang Dunia Kedua. Peranannya sebagai ahli strategi, orator, diplomat dan politisi terkemuka menjadikan Churchill salah satu dari tokoh paling berpengaruh di sejarah dunia. Pada tahun 1953, Churchill dianugrahkan penghargaan Nobel di bidang literatur karena sumbangan yang ia berikan dalam buku-buku karangannya mengenai
Bahasa inggris dan sejarah dunia. Nama keluarga Churchill yang sebenarnya adalah Spencer-Churchill (karena ia mempunyai hubungan darah dengan keluarga Spencer), tetapi dimulai dengan ayahnya, Lord Randolph Churchill, seluruh keluarganya mulai menggunakan nama keluarga Churchill.
Winston Churchill adalah keturunan dari keluarga Churchill pertama yang dikenal luas, John Churchill, Duke Marlborough pertama. Ayah Winston, Lord Randolph Churchill, adalah tokoh politik yang juga merupakan anak ketiga dari John Spencer-Churchill, Duke Marlborough ke-7. Ibu Winston adalah Lady Randolph Churchill (Jennie Jerome), putri dari jutawan Amerika Leonard Jerome. Winston Churchill dilahirkan di Blenheim Palace di Woodstock, Oxfordshire; ia dilahirkan tanpa persiapan ketika ibunya mulai mengalami kontraksi ketika sedang bepergian di kereta kuda.
Seperti anak laki-laki lain yang berasal dari kelas atas di masa itu, masa kecilnya kebanyakan dihabiska di asrama sekolah. Salah satu anekdot yang tersebar luas adalah cerita waktu Churchill menulis ujian masuk ke Sekolah Harrow. Ketika ujian bahasa latin, ia hanya menulis titel, namanya, nomor 1 dan titik. Meskipun ia diterima masuk, ia ditempatkan di kelas untuk murid yang tidak berprestasi, pelajaran dikonsentrasikan ke bahasa Inggris, bidang pelajaran yang dikuasai dengan sangat baik oleh Churchill. Sekarang, setiap tahun, sekolah Harrow memberikan penghargaan Churchill (Churchill Essay-Prize) untuk karangan yang membahas topik yang telah ditentukan sebelumnya oleh kepala bagian bahasa Inggris.
Churchill menggunakan kemashyuran yang didapainya untuk memulakan kerja politik yang merangkumi tempo selama 60 tahun, bertugas sebagai seorang MP di House of Commons dari 1901 sehingga 1922 dan dari 1924 hingga 1964. Sebagai anggota Conservative party, dia pindah ke Liberals an menyertai kabinet ketika berusia awal 30an. Dia merupakan salah seorang daripada perancang politik dan ketentaraan bagi pendaratan Gallipoli yang menemui kegagalan di Dardenelles ketika perang dunia I, yang menyebabkan dia digelar sebagai “penyembah Gallipoli”. Dia merupakan salah seorang yang menandatangani perjanjian Anglo-Irlandia pada tahun1921 yang menubuhkan Negara Irlandia bebas.
Karirnya sebagai politisi dimulai ketika ia memenangkan kursi di Oldham pada 1900. Dia telah memiliki keberhasilan relatif dalam panggung politik, salah satu prestasinya semakin meningkatnya Anggaran Rakyat karena dikenakan pajak tehadap orang kaya dan memiliki uang untuk program-program kesejahteraan sosial. Karir politiknya telah memiliki pasang surut, dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Britania Raya pada tahun 1927 dan kemudian diasingkan dari panggung politik. Churchill benar-benar mulai bersinar ketika dia kembali ke panggung politik selama awal Perang Dunia II. Sebagai Perdana Menteri, dia memimpin Inggris untuk melawan terhadap orang Jerman. Selain politisi, Churchill juga seorang seniman, sejarawan dan penulis; karya-karyanya memenangkan Hadiah Nobel Sastra.
6. Susilo Bambang Yudhoyono
` Jend. Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 60 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Yudhoyono yang dipanggil “Sus” oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan “SBY”, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.
Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari ayahnya, silsilahnya dapat dilacak hingga Pangeran Buwono Keling dari Kerajaan Majapahit dengan RM. Kustilah yang merupakan keturunan Gusti Bandoro Ayu (putri Sri Sultan Hamengkubuwono III.
Seperti ayahnya; Viditaris Sasongko, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1979) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1982).
Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.
Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.
Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.
Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai kerier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.
7. Megawati Soekarno Putri
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia dari 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita pertama dan presiden kelima di Indonesia. Namanya cukup dikenal dengan Megawati Soekarnoputri. Pada 20 September 2004, ia kalah dalam tahap kedua pemilu presiden 2004. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia adalah Wakil Presiden.
Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunya Fatmawati kelahiran Bengkulu di mana Sukarno dahulu diasingkan pada masa penjajahan belanda. Megawati dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.
Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (tetapi tidak sampai lulus).
Karir politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya, seorang pilot AURI, tewas dalam kecelakaan pesawat di laut sekitar Biak, Irian Jaya. Waktu itu usia Mega masih awal dua puluhan dengan dua anak yang masih kecil. Namun, ia menjalin kasih kembali dengan seorang pria asal Mesir, tetapi pernikahannya tak berlangsung lama. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangganya baru dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di GMNI dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak PDIP.
Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).
1986
Pergantian tampuk pimpinan pemerintahan Indonesia.
Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karir politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.
1993
Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.
1996
Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.
Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.
Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.
1997
Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah “Mega Bintang”. Mega sendiri memilih golput saat itu.
1999
Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.
Sumber :
https://biografitokohdunia.wordpress.com/category/tokoh-politik/
http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1654-guru-besar-para-pakar-politik
http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-abraham-lincoln.html
http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-winston-churchill.html
http://www.biografipedia.com/
Biografi 7 Ahli Sosiologi Indonesia dan Luar Negeri
1. Prof. Dr. Selo Soemardjan
Kanjeng Pangeran Haryo Prof. Dr. Selo Soemardjan lahir di Yogyakarta, 23 Mei 1915 dan wafat di Jakarta, 11 Juni 2003. Beliau wafat pada umur 88 tahun dan terkenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Tidak sedikit buku sosiologi dan anthropologi yang bersumber atau berpegangan kepada buku-buku ia. Nama Selo Soemardjan sangat tidak asing bagi beberapa orang yang menuntut ilmu sosial dan kebudayaan Indonesia.
Prof. Dr. Selo Soemardjan adalah pendiri sekaligus Dekan mula-mula Fakultas Ilmu Wawasan Kemasyarakatan (sekarang
FISIP-UI). Dirinya amat mematuhi peraturan, dan dirinya tidak suka memerintah tetapi suka memberi teladan. Hidupnya lurus, bersih dan sederhana. Dia tokoh yang memerintah bersama teladan, yang disampaikan oleh pembisnis sukses Soedarpo Sastrosatomo. Menurut Soedarpo, integritas itu yang menciptakan mendiang Sultan Hamengku Buwono IX berpesan kepaa putranya Sultan Hamgku Buwono X agar senantiasa mendengarkan dan meminta nasihat kepada Selo Soeemardjan jika berkaitan sosial kemsyarakatan. Dirinya orang yang tak pernah berhenti berfikir dan bertindak.
Beliau dibesarkan di lingkungan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kakeknya, Kanjeng Raden Tumenggung Padmonegoro, ialah petinggi di kantor Kasultanan Yogyakarta. Berkat jasa sang kakek, Selo Soemardjan dapat menempuh pendidikan di Belanda. Nama Selo ia peroleh sesudah menjadi camat di Kab. Kulonprogo. Ini memanglah trik khusus Sultan Yogyakarta membedakan nama petinggi cocok daerahnya masing-masing. Kala menjabat camat inilah dia merasa memulai kariernya sebagai sosiolog. “Saya yakin camat yang mengalamati penjajahan Belanda, masuknya Jepang, dilanjutkan bersama era revolusi. Masalahnya tidak dikit sama sekali.” Tuturnya di berita harian Kompas. Pengalamannya sebagai camat menjadikan Selo jadi peneliti yang bisa menyodorkan solusi alternatif pemecahan beraneka ragam persoalan sosial dengan cara jitu. Ini yang membedakan Selo dengan peneliti yang lain. Mengenai Sosiologi, beliau berpendapat bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mepelajari struktur sosial dan proses-proses soial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
Sebagai ilmuwan, karya Selo yang telah dipublikasikan ialah Social Changes in Yogyakarta (1963). Penelitian terakhir Selo berjudul Desentralisasi Pemerintahan. Terakhir dirinya menerima Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada puncak peringatan Dies Natalis ke-52 UGM tanggal 19 Januari 2002 diwujudkan dalam wujud piagam, lencana, dan uang.
2. Prof. Dr. Paulus Wirutomo (Sosiolog Pendidikan)
Prof. Dr. Paulus Wirutomo adalah sosiolog dan guru agung FISIP Universitas Indonesia. Dirinya lahir di Solo, 29 Mei 1949, ini menamatkan sarjana sosiologi dari Universitas Indonesia, 1976. Beliau memperoleh S2 bagian Perencanaan Sosial dari University of Swansea Wales, Inggris, 1978 dan S3 bagian Sosiologi Pendidikan dari State University of New York at Albany, USA, 1986.
Ia menjabat sebagai Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI, 2005-2009 dan Ketua Acara Magister Manajemen Pembangunan Sosial Pascasarjana UI, 1997-sekarang.
Menurut Paulus, pengertian pembangunan sosial lebih dari sekedar pembangunan bidang. Dalam pembangunan sosial mesti termuat peningkat hubungan dan jalinan sosial dalam warga. Tidak dengan berjalan mutu interaksi sosial dari langkah pembangunan sosial yang diambil, susah menyampaikan adanya pembangunan sosial.
Tuturnya, bukan cuma pemerintah, tapi sebagian kita tetap mendalami pembangunan sosial itu sekedar charity yang tak menghasilkan uang. “Mengikuti logika pembangunan sosial yang merupakan bidang, sehingga pembangunan sosial ini membutuhkan masukan berupa penyediaan budget, butuh pembiayaan dan mengikuti pemahaman pembangunan sosial juga sebagai charity, sehingga pembangunan sosial itu dianggap juga sebagai suatu langkah yang tak memuahkan apapun atau paling tak output-nya dinyatakan tak membuahkan duit.”katanya.
Bahkan, menurut ahli sosiologi pendidikan itu, pendidikan sama halnya bersama kesehatan dan agama yang dianggap pembagunan sosial, terkadang dianggap sebagai budget yang habis terpakai tidak dengan menghasilkan uang. Padahal, ujarnya, pembangunan pendidikan itu dapat membuahkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang meningkat inilah yang nantinya diharapkan bakal menjadi pendorong terjadinya peningkatan mutu jalinan sosial.
3. Arief Budiman
Arief Budiman merupakan kakak kandung dari Soe Hok Gie yang wafat dan beliau merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Lahir di Jakarta, 03 Januari 1941, dilahirkan dengan nama Soe Hok Djin, yaitu satu oang aktivis demonstran Angkatan ’66 dengan bersama adiknya, Soe Hok Gie. Di kala itu beliau tetap jadi mahasiswa Fakultas Psikologi Kampus Indonesia di Jakarta. Ayahnya seorang jurnalis yang bernama Soe Lie Piet.
Sejak periode mahasiswanya, Arief telah aktif dalam kancah politik Indonesia. Karena dirinya ikut menandatangani manifesto Kebudayaan pada tahun 1963 yang menentang kegiatan LEKRA yang dianggap memasung kreativitas kaum seniman. Pada masa Orde Baru, Arief bersikap amat kritis kepada politik pemerintahan dibawah naungan Soeharto yang memberangus oposisi dan seterusnya diperparah bersama praktik-praktik korupsinya.
Pada pemilu 1973, Arief dan kawan-kawannya mencetuskan yang namanya Golput atau Golongan Putih, yang merupakan tandingan Golkar yang dianggap membelokkan harapan awal Orde Baru buat pemerintahan yang demokratis. Belakangan Arief “mengasingkan diri” di Harvard dan membawa gelar Ph.D. dalam ilmu sosiologi disertai berkenaan kesuksesan pemerintahan sosialis Salvador Allende di Chili.
Kembali dari Harvard, Arief mengajar di UKSW (Kampus Kristen Satya Wacana) di Salatiga. Saat UKSW dilanda kemelut yang bekerpanjangan lantaran pemilihan rektor yang dianggap tidak adil. Akhirnya Arief berhenti mengajar, dipecat dan hengkang ke Australia kemudia menerima penawaran jadi profesor di Kampus Melbourne.
Pada bulan Agustus 2006, dirinya menerima penghargaan Bakrie Award, program tahunan yang disponsori oleh keluarga Bakrie dan Freedom Institute buat bagian penelitian sosial. Pasca kerusuhan Mei 1998, bersama istrinya Leila Ch. Budiman bermukim dan mengajar di Kampus Melbourne, Australia.
4. Auguste Comte
Auguste Comte yang lahir di Montpililer, Perancis pada 19 Janurari 1798, adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah Katolik. Namun ditengah perjalanan hidupnya, Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawannya juga kepada Katoliknya dan hal tersebut merupakan pengaruh suasana pergolakan sosial intelektual dan politik pada masanya.
Pada tahun 1844, Comte bertemu dengan seorang
Perempuan yang bernama Clotilde de Vaux. Walaupun Comte sangat mencinainya hingga akhir hayat Clotilede tidak pernah menerima cinta Comte karena sudah memiliki suami, walau suaminya jauh dari Cloilde. Akhirnya Clotilde wafat pada tahun 1846 karena penyakit yang menyebabkan tipis harapan sembuhnya dan Clotilde masih terpisah dengan suaminya.
Pada tahun 1857, Comte wafat dikarenakan mengalami gangguan jiwa dan dimakamkan di Cimetere du pere Lachaise.
Auguste Comte, melihat perubahan-perubahan yang disebabkan adanya ancaman terhadap tatanan sosial, Comte menganggap bahwa perubahan tersebut tidak saja bersifat positif seperti berkembangnya dekromatisasi dalam masyarakat tetapi juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah terjadinya konflik antarkelas dalam masyarakat. Menurut Comte, konflik-konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Comte berkaca dari apa yang terjadi dalam masyarakat Perancis ketika itu (abad ke-19). Setelah pecahnya Revolusi Pernacis, masyarakat Perancis dilanda konflik antarkelas. Comte melihat hal itu terjadi karena masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Comte membayangkan suatu penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun, Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum sosial tersebut menjadi sebuah ilmu. Ia hanya mmberi istilah bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah “Sosiologi”. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya Rules of Sosiological Method. Meskipun demikian atas jasanya terhadap lahirnya Sosiologi Suguste Comte tetap disebut sebagai Bapak Sosiologi.
5. Albion Woodburry Small
Albion Woodblurry Small lahir pada tanggal 11 Mei 1584 di Buckfield, Maine. Ia pernah bersekolah di Andover Newton Theological School pada tahun 1867-1879. Setelah lulus dari Andover Newton Theological School, Albion Woodburry Small melanjutkan pendidikannya di Universitas Leipzig dan Universitas Berlin. Ia mempelajari tentang sejarah, ekonomi sosial dan politik.
Pada tahun 1888-1889, Albion Woodburry Small belajar sejarah di John Hopkins University di Balimore, maryland. Pada waktu yang sama Albion woodburry Small juga mengajar di Universitas Colby. Pada tahun 1892, ia mendirikan Departemen Sosiologi yang pertama di Universitas Chicago. Ia memimpin departemen ini selama 30 tahun lebih. Pada tahun 1895, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul “The American Journal Of Sociology” yang berisikan tentang catatan ilmu kemasyarakatan orang Amerika. Ia sangat sangat berpengaruh dalam penempatan sosiologi sebagai bidang ilmu yang diakui untuk studi akademis. Albion menjabat sebagai sejahrawan sosiologi. Karya beliau yang menjadi bagian terpenting dibandingkan semua karya yang telah dihasilkannya adalah “General Sosiology” yang berarti ilmu kemasyarakatan umum. Beliau wafat pada tanggal 24 Maret 1926 di Amerika Serikat.
Sosiologi menurut Albion Woodburry Small adalah kepentingan berada di tangan manusia pribadi maupun kelompok dan dapat dikategorikan kedalam masalah-masalah seperti kesehatan, kekayaan, pengetahuan, keindahan, kebenaran dan sebagainya. Masyarakat dianggap sebagai hasil kgiatan manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.
6. George Simmel
Simmel lahir di kota Belin, Jerman, pada tanggal 1 Maret 1858, beliau 7 bersaudara dan beliau merupakan filosof dan sosiolog. Ayahnya adalah pengusaha sukses dari Yahudi yang beraliran katolik, sdangkan ibunya mengkonversi ke aliran protestan. Ayahnya meninggal saat Simmel masih muda lalu Julius Friedlander adalah teman dari keluarga Simmel dan ditunjuk sebagai walinya. Friedlander adalah teman dari keluarga Simmel dan pendiri penerbit internasional.
Julius meninggalkan kekayaan untuk Simmel yang dapat digunakannya untuk bersekolah hingga sarjana. Setelah lulus dari kuliah gymnasium, ia mempelajari sejarah dan filsafat di University of Berlin dengan tokoh lain dan memperoleh gelar doctor filsafat pada tahun 1881 (dengan tesisnya “The Nature of Master According to Kart’s Physical Monocology”).
Sosiologi menurut Simmel adalah ilmu pengetahuan khusus yang merupakan satu-satunya ilmu analisis yang abstrak diantara semua ilmu kemasyarakatan. Secara spesisifik sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kedinamisan bentuk proses kebudayaan yang menekankan hubungan interaksi sosial antar individu atau antar masyarakat dimana keduanya adalah unsur yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi.
7. Ibnu Khaldun
Sejarawan dan Bapak Sosiologi Islam ini berasal dari Tunisia. Ia keturunan Yaman dengan nama lengkapnya Waliuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad Al Hasn. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Keluarganya berasal dari Hadramaut (sekarang Yaman) dan silsilahnya ampai pada seorang sahabat Nabi Muhammad
SAW. Bernama Wail bin Hujr dari kabilah Kindah, salah seorang cucu Wail, Khalid bin Usman, memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk pada tahun tahun ke-3H (9M). Anak cucu Khalid bin Usman membentuk satu keluarga besar bernama Bani Khaldun, dari bani inilah asal nama Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M (1 Ramadhan 732 H) tetapi sebenernya ia dari Seville, Spanyol. Sejak kecil ia sudah hafal Al-Qur’an. Di tanah kelahirannya itu ia mempelajari syari’at (tafsir, hadist, tauhid, fiqih) fisika dan matematika. Saat itu Tunisia telah menjadi pusat perkembangan ilmu di Afrika Utara.
Sejak usia muda ia telah mengikuti kegiatan politik praktis. Situasi politik yang tidak menentu di Tunisia menyebabkan Ibnu Khaldun melakukan pengembaraan dari Maroko sampai Spanyol.Pada tahun 1375 beliau pindah ke Granada, Spanyol. Karena keadaan politik Granada tidak stabil ia menetap di Qal’at Ibnu Salamah di daerah Timisan, ibukota Maghrib Tengah (Aljazair) dan meninggalkan dunia politik praktis.
Menurut Ibnu Khaldun, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang solidaritas sosial. Teori pokoknya dalam sosiologi umum dan politik adalah konsep ashabiyah (solidaritas sosial). Asal-usul solidaritas sosial adalah ikatan darah yang disertai kedekatan hidup bersama. Hidup bersama juga dapat mewujudkan solidaritas yang sama kuat dengan ikatan darah.
Sumber :
http://jejaringsosiologi.blogspot.co.id/2012/06/biografi-selo-soemardjan.html
http://www.biografitokoh.webcam/2015/04/biografi-profil-dan-tokoh-sosiologi.html
http://jadiberita.com/9717/7-tokoh-paling-berpengaruh-dalam-ilmu-sosiologi.html
Tuesday, April 12, 2016
MAKALAH SOSIOLOGI DAN POLITIK
SUSUNAN HIRARKI dan SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK
INDONESIA
Makalah SOSIOLOGI dan POLITIK
Disusun
Oleh :
Nur Raihana Zahra (25215196)
1EB05
FAKULTAS EKONOMI
“AKUNTANSI”
TAHUN AJARAN 2015-2016
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirabbilalamin.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan
nikmat iman, islam serta ihsan sehingga saya bisa menyelesaikan
makalah ini denganmudah. Shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada baginda
tercinta yakni Nabi Muhammad SAW.
Makalah
ini saya susun agar pembaca dapat
memperluas ilmu tentang “Hirarki dan Sistem
Pemerintahan Republik Indonesia”, yang saya sajikan berdasarkan pengamatan
dari berbagai sumber.
Saya
juga mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah mengajar. Semoga makalah
ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah
ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya
mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
Depok, 14 Maret 2016
Penyusun
2.Hirarki Fungsional , menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagiannya sesuai hubungan essensialnya Misalnya masalah pemilihan pemimpin dapat diuraikan menjadi tujuan utama yaitu mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang sesuai dan alternatif pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat. Penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi.
Pemerintahan: adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat
· Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
· Pemerintahan dalam arti sempit adalahs emua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapaitujuan negara. Pemerintah dalam artiluas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segistruktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryantodkk, 1997:2-3).
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR
..................................................................................2
DAFTAR
ISI.................................................................................................3
BAB I
PENDAHULUAN.............................................................................4
1.1.
Latar Belakang ..............................................................................4
1.2.
Rumusan Masalah .........................................................................4
1.3.
Tujuan Penulisan ...........................................................................4
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………5
2.1. Pengertian Hirarki dan Sistem
Pemerintahan................................5
2.2 Komponen Pemerintah dan Pemerintahan.....................................6
2.3. Sistem Pemerintahan Indonesia.....................................................9
2.4 Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945............14
BAB III PENUTUP
.....................................................................................17
3.1.
Kesimpulan....................................................................................17
3.2.
Saran..............................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA
..................................................................................18
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara luas sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat,
menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga pondasi
pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga
menjadi sitem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya
masyarakat bisa ikut turun andil dalam pembangunan sistem pemerintahan
tersebut.
Secara sempit, Sistem Pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk
menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu
relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari
rakyatnya itu.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian hirarki dan sistem pemerintahan?
2. Bagaimana komponen pemerintah dan pemerintahan?
3. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia?
4. Bagaimana sistem
pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah
untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mahasiswa atau pembaca tentang
Hirarki dan Sistem Pemerintahan Indonesia dari sebeum amandemen hingga sesudah
amandemen.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hirarki
dan Sistem pemerintahan
Hirarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami
masalah yang kompleks dimana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen
yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hirarkis dan akhirnya
melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan
mana yang akan diambil. Proses penyusunan elemen-elemen secara hirarkis meliputi
pengelompokan elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun
komponen-komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat.Hirarki juga
merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi
antara komponen dan juga dampak-dampaknya pada sistern. Abstraksi ini mempunyai
bentuk saling berkaitan, tersusun dan suatu puncak atau sasaran utama (ultimate
goal) turun ke sub-sub tujuan tersebut, lain kepelaku (aktor) yang memberi
dorongan, turun ketujuan-tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan,
strategi-strategi tersebut. Dengan demikian hirarki adalah sistem yang
tingkatan-tingkatan (level) keputusannya berstratifikasi dengan beberapa elemen
keputusan pada setiap tingkatan keputusan. Secara umum hirarki dapat dibagi dua
jenis (Bambang Permadi, AHP Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi, UI Jakarta,
1992, hal.3), yaitu:
1.Hirarki Struktural, menguraikan masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menurut ciri atau besaran tententu sepenti jumlah, bentuk, ukuran atau warna.
1.Hirarki Struktural, menguraikan masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menurut ciri atau besaran tententu sepenti jumlah, bentuk, ukuran atau warna.
2.Hirarki Fungsional , menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagiannya sesuai hubungan essensialnya Misalnya masalah pemilihan pemimpin dapat diuraikan menjadi tujuan utama yaitu mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang sesuai dan alternatif pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat. Penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi.
Pemerintahan: adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat
· Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
· Pemerintahan dalam arti sempit adalahs emua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapaitujuan negara. Pemerintah dalam artiluas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segistruktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryantodkk, 1997:2-3).
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial
2.2 Komponen Pemerintah
dan Pemerintahan
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yg terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yg bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan.
Kekuasaan dlm suatu negara menurut montesqueieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yg berarti kekuasaan menjalankan UU atau kekuasaan menjalankan pemerintahan . kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas UU. Dengan demikian komponen-komponen pemerintah dan pemerintahan tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
1. LEMBAGA EKSEKUTIF
Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengiplementasikan, atau menjalankan hukum. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, yg dlm menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet .
Ada beberapa tipe dari lembaga eksekutif di dunia ini yaitu sbg berikut :
1. Hereditary monarch memperoleh kedudukan sebagai kepala negara berdasarkan keturunan. Contoh, Ratu Inggris, Kaisar Jepang, Raja Belgia, Raja Saudia Arabia, negara – negara skandinavia.
2. Elected monarch kepala negara, biasanya presiden, yang dipilih oleh badan legislatif atau sebuah lembaga pemilihan (electoral college) khusus, tapi tidak mempunyai kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Contoh, Presiden Austria, Jerman, India, Italia, Indonesia (masa demokrasi parlementer).
3. Directly elected heads of goverment menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh, Presiden AS, Prancis, Finlandia, Indonesia, banyak negara Amerika Latin.
4. Swiss collegial executive ada tujuh anggota Federal Council yang dipilih disetiap empat tahun sekali oleh parlemen nasional (dua majelis). Dipimpin oleh satu orang presiden konfederasi yang dirotasi/digilir setiap tahun yang berfungsi sebagai pemimpin seremonial. Fungsi policy making tetap dijalankan oleh Federal Council secara keseluruhan. Sistem ini cenderung lebih dekat kepada sistem presidensial, (contoh) dimana tidak ada mosi yang dapat menjatuhkan mereka.
Adapun wewenang secara umum dari lembaga eksekutif adalah sebagai berikut.
1. Diplomatik mengadakan hubungan dengan negara lain, mengangkat duta besar, ikut serta dalam organisasi kerja sama regional atau internasional.
2. Administratif menjalankan UU serta peraturan – peraturan dari menyelenggarakan administrasi.
3. Militer mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan pertahanan negara, menyatakan perang.
4. Yudikatif hak prerogratif untuk memberikan grasi, amnesti, abĥolisi, dan rehabilitasi.
5. Legislatif mengajukan RUU.
2. LEMBAGA LEGISLATIF
Legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu, parlemen dan kongres. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.
Fungsi dan oeran legislatif adalah
1) Melakukan pembahasan, diskusi, dan pemilihan kebijakan-kebijakan.
2) Sarana untuk membuat sikap populer dan nilai yang berdampak kepada pemerintah dan politik secara umum atau dikenal dengan sosialisasi politik.
3. LEMBAGA YUDIKATIF
Lembaga Yudikatif atau sering disebut lembaga kehakiman terdiri atas hakim dan jaksa yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasa menjalankan tugas dimahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.
Fungsi lembaga yudikatif adalah
1) Penegakan hukum.
2) Penyelesaian perselisihan.
3) Judicial review, yaitu hak menguji apakah peraturan hukum yang lebih rendah UU sesuai atau tidak dengan UU yang bersangkutan.
a. Hak menguji formil, mekanisme atau proses penyusunan suatu peraturan.
b. Hak menguji material, untuk melihat apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang diatasnya.
Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mandiri atau independen. Kemandirian Yudikatif dimaksudkan bahwa posisi lembaga ini bebas dari intenvensi lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Hal itu bertujuan agar tercipta keadilan dan berfungsinya penegakan hukum bagi setiap warga negara.
Kekuasaan dlm suatu negara menurut montesqueieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yg berarti kekuasaan menjalankan UU atau kekuasaan menjalankan pemerintahan . kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas UU. Dengan demikian komponen-komponen pemerintah dan pemerintahan tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
1. LEMBAGA EKSEKUTIF
Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengiplementasikan, atau menjalankan hukum. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, yg dlm menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet .
Ada beberapa tipe dari lembaga eksekutif di dunia ini yaitu sbg berikut :
1. Hereditary monarch memperoleh kedudukan sebagai kepala negara berdasarkan keturunan. Contoh, Ratu Inggris, Kaisar Jepang, Raja Belgia, Raja Saudia Arabia, negara – negara skandinavia.
2. Elected monarch kepala negara, biasanya presiden, yang dipilih oleh badan legislatif atau sebuah lembaga pemilihan (electoral college) khusus, tapi tidak mempunyai kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Contoh, Presiden Austria, Jerman, India, Italia, Indonesia (masa demokrasi parlementer).
3. Directly elected heads of goverment menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh, Presiden AS, Prancis, Finlandia, Indonesia, banyak negara Amerika Latin.
4. Swiss collegial executive ada tujuh anggota Federal Council yang dipilih disetiap empat tahun sekali oleh parlemen nasional (dua majelis). Dipimpin oleh satu orang presiden konfederasi yang dirotasi/digilir setiap tahun yang berfungsi sebagai pemimpin seremonial. Fungsi policy making tetap dijalankan oleh Federal Council secara keseluruhan. Sistem ini cenderung lebih dekat kepada sistem presidensial, (contoh) dimana tidak ada mosi yang dapat menjatuhkan mereka.
Adapun wewenang secara umum dari lembaga eksekutif adalah sebagai berikut.
1. Diplomatik mengadakan hubungan dengan negara lain, mengangkat duta besar, ikut serta dalam organisasi kerja sama regional atau internasional.
2. Administratif menjalankan UU serta peraturan – peraturan dari menyelenggarakan administrasi.
3. Militer mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan pertahanan negara, menyatakan perang.
4. Yudikatif hak prerogratif untuk memberikan grasi, amnesti, abĥolisi, dan rehabilitasi.
5. Legislatif mengajukan RUU.
2. LEMBAGA LEGISLATIF
Legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu, parlemen dan kongres. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.
Fungsi dan oeran legislatif adalah
1) Melakukan pembahasan, diskusi, dan pemilihan kebijakan-kebijakan.
2) Sarana untuk membuat sikap populer dan nilai yang berdampak kepada pemerintah dan politik secara umum atau dikenal dengan sosialisasi politik.
3. LEMBAGA YUDIKATIF
Lembaga Yudikatif atau sering disebut lembaga kehakiman terdiri atas hakim dan jaksa yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasa menjalankan tugas dimahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.
Fungsi lembaga yudikatif adalah
1) Penegakan hukum.
2) Penyelesaian perselisihan.
3) Judicial review, yaitu hak menguji apakah peraturan hukum yang lebih rendah UU sesuai atau tidak dengan UU yang bersangkutan.
a. Hak menguji formil, mekanisme atau proses penyusunan suatu peraturan.
b. Hak menguji material, untuk melihat apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang diatasnya.
Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mandiri atau independen. Kemandirian Yudikatif dimaksudkan bahwa posisi lembaga ini bebas dari intenvensi lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Hal itu bertujuan agar tercipta keadilan dan berfungsinya penegakan hukum bagi setiap warga negara.
Contoh bagan Sistem
Pemerintahan Presidensial
 |
2.3 Sistem Pemerintahan
Indonesia
1. Tahun 1945-1949
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.
2. Tahun 1949-1950
Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer
Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer
3. Tahun 1950-1959
Sistem Pemerintahan: Parlementer
sistem pemerintahan dimana parlementer memiliki kewenangan dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan. Caranya dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Dalam sistem pemerintaan parlementer terdapat seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang memiliki kewenangan mengenai jalannya pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sedangkan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari adanya dukungan cabang legislatif atau parlementer baik secara langsung atau tidak langsung, yang sering dikemukakan dalam sebuah veto keyakinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif.
4. Tahun 1959-1966
Sistem Pemerintahan: Presidensial
Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya
a. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
b. Pembubaran Badan Konstitusional
c. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
5. Tahun 1966-1998
Sistem Pemerintahan: Presidensial
POKOK-POKOK SISTEM PEMERINTAHAN
(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.
Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen
Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Hirarki Organisasi Eksekutif Pemerintahan Pusat
a. Menteri Koordinator
Menteri koordiantor adalah Menteri Negara pembantu kinerja Presiden yang bertugas untuk mengkoordinasi, menyiapkan, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan negara yang berada dalam kewenangannya. Kategori Menteri Koordinator adalah :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
b. Menteri Negara Pemimpin Departemen
Menteri Negara Pemimpin Departemen adalah menteri yang sekaligus menjabat sebagai pimpinan suatu departemen misalkan Menteri BUMN yang sekaligus menjadi pimpinan BUMN. Menteri Pendidikan sekaligus menjadi pimpinan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan. Kategori Menteri Negara Pemimpin Departemen adalah :
1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Pertahanan
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Perdagangan
10. Menteri Pertanian
11. Menteri Kehutanan
12. Menteri Perhubungan
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Menteri Pekerjaan Umum
16. Menteri Kesehatan
17. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
18. Menteri Sosial
19. Menteri Agama
20. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. Menteri Komunikasi dan Informatika
22. Menteri Riset dan Teknologi
23. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
24. Menteri Ligkungan Hidup
25. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
27. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
28. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
29. Menteri Badan Usaha Milik Negara
30. Menteri Perumahan Rakyat
31. Menteri Pemuda dan Olahraga
c. Menteri Negara Tidak Memimpin Departemen
Menteri Negara tidak Memimpin Departemen artinya, para menteri tidak membawahi suatu departemen dalam pemerintahan. Seperti :
1. Kepala Badan Intelijen Negara
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
d. Pejabat Setingkat Menteri
Pejabat Setingkat Menteri adalah Pejabat negara yang bukan menteri tapi kedudukannya setingkat menteri. Seperti :
1. Jaksa Agung
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
2.4 Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
1.Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
b. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
2. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen.
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget(anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Negara Lain.
Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
3. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.
Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.
BAB III
PENUTUPAN
3.1 Kesimpulan
Dari seluruh pembahasan Makalah ini, kami dapat simpulkan bahwa Sistem pemerintahan Negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lebaga-lembaga negara berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis.
Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.
Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.
3.2 Saran
Sudah saatnya, kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan demokrasi yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Indonesia. Unsur-unsur demokrasi yangkadang menjadi akar permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep demokrasi bukan hak paten yang tidak bisa dirubah. Ia harus bersifat dinamis dan bisa mengikuti kultur sosial- politik-budaya Negara yang menggunakannya sebagai asas Negara. Usaha perubahan tersebutsebenarnya telah sering dilakukan dan sayangnya malah menjadi ancaman bukan kenyamanan.Rakyat perlu diperkuat kembali bahwa mereka bukan alat kekuasaan yang dengan mudah diatur kesana ke mari. Elit penguasa dan rakyat harus bisa bekerja sama selama tujuan demokrasi menjadi patokan utama bernegara yang baik.
DAFTAR PUSTAKA
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
Shalawat adalah sebuah getaran. Shalawat adalah sebuah melodi yang ketika kita benar-benar menghadirkannya dalam benak, sebuah or...
-
Pertanyaan dan Jawaban Kelompok 8 1. Apakah boleh atau bisa memecat atau PHK secara sepihak tanpa ada peringatan terlebih dahulu ? J...
-
TUGAS SOSIOLOGI DAN POLITIK “ PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)” KELOMPOK 2 : 1. Angelica Savitrie J. ( 20215758) 2. Ari...